<![CDATA[Perkembangan penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi dan pendapat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum ketika digunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan pengaturan hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial tidak hanya didasarkan pada adanya pernyataan atau unggahan yang merugikan pihak lain, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Setelah berlakunya KUHP Nasional, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 433 dengan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih terstruktur. Perubahan tersebut memberikan dasar yang lebih jelas dalam menentukan batas pemidanaan sekaligus tetap mempertimbangkan kepentingan umum dan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.]]>
