Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Fares Aufal Muna
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Progress Report Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: NCBAF Challenge Fares Aufal Muna; Ahmad Hafidh
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4685

Abstract

Permasalahan mendasar dalam sistem peradilan pidana korupsi di Indonesia adalah mekanisme pemberantasan yang berorientasi pada pertanggungjawaban individu. Mekanisme tersebut dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Sementara, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat mengatasi problematika tersebut justru mengalami perdebatan panjang akibat konfigurasi politik hukum yang memprioritaskan pemidanaan pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan tindak pidana korupsi dengan menggunakan non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) atau perampasan aset in rem sebagai perspektif dalam membedah kerangka peraturan pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang kemudian dibandingkan dengan mekanisme perampasan aset dalam Konvensi UNCAC serta didukung bahan hukum sekunder seperti doktrin hukum, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa adopsi perampasan aset tanpa putusan pidana melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memperkenalkan pendekatan gugatan kebendaan terhadap status hukum aset dengan beberapa instrumen baru yang diadopsi. Akan tetapi, implementasinya dihadapkan pada tantangan normatif, tantangan kelembagaan, dan tantangan teknis implementasi.
Co-Authors Ahmad Hafidh