<![CDATA[Kawin paksa masih terjadi di berbagai daerah, sering kali karena tekanan orang tua, keluarga, atau lingkungan. Penelitian ini mengkaji cacat kehendak akibat kawin paksa terhadap keabsahan perkawinan, khususnya keabsahan ijab qabul, serta pergeseran pandangan antara fiqh klasik dan hukum Islam formal. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fiqh klasik membenarkan hak ijbar wali mujbir, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menolaknya secara tegas dan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek, paksaan melanggar syarat subjektif sehingga perkawinan dapat dibatalkan. Kitab Hukum Kanonik juga menjadikan kesepakatan sebagai syarat sahnya perkawinan, meskipun Gereja Katolik tidak mengenal perceraian, korban paksaan dapat mengajukan pembatalan melalui Tribunal Gereja. Putusan pengadilan yang dikaji memperlihatkan bahwa kawin paksa memicu perselisihan terus-menerus yang berujung pada perceraian. Pembatalan perkawinan dan perceraian akibat kawin paksa merupakan konsep hukum yang berbeda. Kehamilan di luar nikah yang disusul desakan orang tua tidak otomatis menjadi pemaksaan perkawinan. Paksaan membuat perkawinan dapat dibatalkan menurut UUP dan KHI, tetapi tidak sah sejak awal menurut Kanon 1103.]]>
