<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan terhadap pola komunikasi masyarakat Indonesia melalu berbagai platform digital. Media sosial sebagai sarana komunikasi yang cepat dan mudah diakses tidak hanya memberikan manfaat dalam penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya cyberbullying yang mengandung ujaran kebencian (hate speech). Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek psikologis korban tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait cyberbullying atau perundungan daring yang melanggar hukum Indonesia, menganalisis pertanggunngjawaban pidana pelaku, serta mengkaji pelangngaran Hak Asasi Manusia dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini cyberbullying belum memiliki pengaturan yang secara khusus diatur dalam hukum positif di Indonesia. Meskipun demikian, perbuatan yang termasuk dalam kategori cyberbullying telah memiliki dasar hukum melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dikenakan apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdapat unsur kesalahan, pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn, majelis hakim dinilai telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dengan mempertimbangkan alat bukti elektronik, keterangan para saksi, serta pembuktian mengenai adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembentukan pengaturan yang secara khusus mengatur cyberbullying agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban di ruang digital.]]>
