Windy Syamsul
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penguatan Fungsi Musrenbang Berbasis Data Dalam Penentuan Prioritas Pembangunan Untuk Mendukung Pengentasan Kemiskinan Di Kota Dumai Windy Syamsul
Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah Vol 6 No 2 (2026): Jurnal Al Hisbah
Publisher : Institute Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57113/his.v6i2.640

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan instrumen penting dalam mempertemukan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kualitas Musrenbang tidak hanya ditentukan oleh jumlah usulan yang dihimpun, tetapi juga oleh kemampuan proses perencanaan dalam menjelaskan masalah, penerima manfaat, bukti dan data pendukung, serta alasan keputusan terhadap setiap usulan. Policy paper ini bertujuan merumuskan kebijakan untuk memperkuat fungsi Musrenbang berbasis data dalam penentuan prioritas pembangunan guna mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Dumai. Analisis dilakukan terhadap 1.285 usulan Musrenbang berprofil kelurahan/desa yang dihimpun pada 2024-2026, didukung telaah dokumen kebijakan dan regulasi serta penilaian oleh lima Fungsional Perencana Bappeda Kota Dumai. Penentuan masalah utama menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG), yang menunjukkan bahwa alasan keputusan terhadap usulan belum terdokumentasi secara konsisten dalam basis data perencanaan yang tersedia. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa informasi mengenai masalah, penerima manfaat, kondisi kemiskinan dan kerentanan, hasil pembahasan, status usulan, dan alasan keputusan belum terhubung secara utuh sebagai riwayat setiap usulan. Tiga alternatif kebijakan dibandingkan menggunakan tujuh kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, kelayakan, dan kesiapan implementasi pada Musrenbang RKPD Tahun 2028. Hasil penilaian menetapkan Penguatan Riwayat Usulan dan Penilaian Kesesuaian Usulan sebagai alternatif terpilih. Rekomendasi dioperasionalkan melalui Pedoman Teknis Operasionalisasi Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 69 Tahun 2025, Kartu Informasi Usulan, dan Matriks Penilaian Kesesuaian Usulan. Instrumen tersebut dirancang untuk memperkuat penggunaan bukti dan data dalam musyawarah tanpa menggantikan proses pengambilan keputusan secara partisipatif.