Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya komunikasi publik sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik dan aturan hukum. Teori utama yang digunakan adalah model komunikasi SMCR (Source, Message, Channel, Receiver) dari David K. Berlo dan teori Sibernetik dari Norbert Wiener. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar dalam meningkatkan prinsip good governance, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik dilakukan secara adaptif dan sistematis melalui pemanfaatan media digital, peran aktif sumber daya manusia, serta mekanisme umpan balik masyarakat. Strategi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga membentuk ruang dialog partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Faktor pendukung strategi meliputi kompetensi pegawai, teknologi informasi, dan fasilitas layanan yang representatif. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, gangguan sistem informasi, dan minimnya media informasi visual di area layanan. Temuan ini memperkuat bahwa strategi komunikasi publik yang terstruktur dan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan keimigrasian.