This Author published in this journals
All Journal SIGn Jurnal Hukum
Rizqy Adi Firmansyah
Universitas Pelita Harapan, Surabaya City, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Validity of the Assignment of Receivables and Allocation of Default Risk in Factoring Agreements in Indonesia Rizqy Adi Firmansyah; Fitriah Rani
SIGn Jurnal Hukum Vol 8 No 2: Oktober 2026 - Maret 2027
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v8i2.795

Abstract

Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan melalui pembelian piutang usaha yang menimbulkan peralihan hak tagih dan persoalan pembagian risiko wanprestasi debitur. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan peralihan piutang serta pembagian risiko wanprestasi dalam skema with recourse dan without recourse berdasarkan asas keseimbangan. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan interpretasi gramatikal serta sistematis terhadap ketentuan hukum perdata, peraturan perusahaan pembiayaan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian pembelian, penyerahan piutang melalui cessie, dan keberlakuan pengalihan terhadap debitur mempunyai persyaratan serta akibat hukum berbeda. Tanggung jawab penjual atas keberadaan piutang dibedakan dari penanggungan kemampuan debitur memenuhi kewajibannya. Dalam with recourse, pembagian risiko ditentukan berdasarkan substansi klausul, batas penanggungan, dan akibat pembayaran terhadap hak tagih. Dalam without recourse, risiko tidak tertagihnya piutang yang sah ditanggung perusahaan pembiayaan, sedangkan kewajiban debitur dan tanggung jawab penjual atas keberadaan piutang tetap berlaku. Penanggungan pihak ketiga, pembelian kembali piutang, dan subrogasi menimbulkan akibat hukum sesuai dasar perikatannya. Asas keseimbangan digunakan untuk menentukan kesesuaian manfaat, kewajiban, pembebanan risiko, dan batas tuntutan. Kepastian hukum bagi para pihak memerlukan kejelasan objek, pemenuhan persyaratan pengalihan, serta pengaturan akibat pembayaran yang mencegah pemenuhan tuntutan melebihi hak yang sah.