Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Capaian Kewirausahaan Alumni: Studi Inkubator Bisnis pada BLUD SMK Negeri di Jakarta Selatan Ratna Sari Susanti
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 6 No. 4 (2025): Desember 2025
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v6i4.522

Abstract

Penetapan SMK negeri sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberi sekolah keleluasaan mengelola pendapatan unit usaha, tetapi belum diketahui apakah keleluasaan itu melahirkan wirausaha di kalangan alumni. Penelitian ini menelaah inkubator kewirausahaan pada lima SMK negeri berstatus BLUD di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menguji keterkaitan kapasitas keuangan dengan capaian kewirausahaan alumni. Studi kasus kualitatif ini memakai wawancara, Catatan atas Laporan Keuangan 2024, dan penelusuran tamatan 2022–2024 atas 4.187 alumni dengan pembanding 577 SMK se-DKI Jakarta. Rasio pendapatan usaha terhadap belanja berkisar 4,69–29,10% dan tidak dijelaskan oleh lamanya status BLUD. Sekolah dengan rasio tertinggi mencatat proporsi alumni berwirausaha terendah (4,09%), sedangkan sekolah berorientasi kewirausahaan dengan rasio rendah mencatat proporsi tertinggi dan meningkat (20,20%). Di tingkat provinsi, SMK negeri BLUD tidak unggul secara konsisten atas SMK negeri non-BLUD. Indeks kinerja inkubator lima dimensi Bergek dan Norrman bernilai 64,17 (efektif), dengan seleksi peserta dan jejaring industri sebagai dimensi terlemah, dan belanja sekolah belum memuat pos pembiayaan inkubasi. Status BLUD menyediakan fleksibilitas keuangan, tetapi capaian kewirausahaan tampak lebih berkaitan dengan orientasi program. Dengan lima lokus dan tanpa pembanding berpasangan, temuan ini bersifat deskriptif dan menjadi dasar hipotesis, bukan pembuktian sebab-akibat. Direkomendasikan Peraturan Gubernur tentang pembiayaan, tahapan, dan indikator kinerja inkubator; Surat Edaran Gubernur untuk melibatkan industri; pengawasan hasil inkubasi oleh pembina karena Dewan Pengawas belum terbentuk; dan pelatihan bersama Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia. Designating public vocational high schools (SMK) as Regional Public Service Agencies (BLUD) gives them discretion over business-unit revenue, but whether this discretion produces graduate entrepreneurs is unknown. This study examines entrepreneurship incubators in five BLUD public SMKs in South Jakarta and tests whether financial capacity relates to graduates' entrepreneurship. A qualitative case study used interviews, 2024 financial-statement notes, and 2022–2024 tracer records of 4,187 graduates, benchmarked against 577 Jakarta SMKs. The ratio of business revenue to expenditure ranged from 4.69% to 29.10% and was not explained by the length of BLUD status. The school with the highest ratio had the lowest share of graduate entrepreneurs (4.09%), while a low-ratio school with an explicit entrepreneurial orientation had the highest and rising share (20.20%). Across the province, BLUD-status public SMKs did not consistently outperform non-BLUD ones. The five-dimension Bergek–Norrman index was 64.17 (effective), with tenant selection and industry networking the weakest dimensions, and no budget line funded incubation. BLUD status provides financial flexibility, but entrepreneurial outcomes appear more closely tied to programme orientation. With five cases and no matched comparison, the findings are descriptive and hypothesis-generating, not causal. We recommend a Governor's Regulation on funding, stages and performance indicators for incubators; a Governor's Circular Letter engaging industry; oversight of incubation outcomes by supervising agencies, as no Supervisory Board exists; and training with the Indonesian Association of Widyaiswara Professionals.