This Author published in this journals
All Journal RUMI
Muhammad Azriel
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Asas  dalam Sengketa Perdata Kebakaran Hutan dan Lahan Korporasi di Provinsi Riau Andhika Nugraha; Muhammad Azriel; Muhammad Habib Albadawy; Rasya Fikri Halim; Ikhwan Aulia Fatahillah
RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2026): RUMI (Rumah Ilmiah Jurnal Multidisiplin) (Oktober)
Publisher : RUMI: Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau secara berulang berujung pada gugatan perdata lingkungan hidup oleh negara terhadap korporasi perkebunan. Namun, konstruksi dasar pertanggungjawaban hukum yang digandakan dalam posita dan amar putusan pengadilan kerap menunjukkan ketidakjelasan konseptual antara perbuatan melawan hukum (PMH) dan pertanggungjawaban mutlak. Penelitian yuridis-normatif ini bertujuan menganalisis perkembangan norma  pasca-penyesuaian rezim Cipta Kerja, menilai penerapan praktisnya dalam perkara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Kabupaten Rokan Hilir, serta mengukur efektivitas perlindungan hukum terhadap ekosistem dan kepentingan publik. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, perubahan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 melalui UU No. 6 Tahun 2023 menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan", tetapi tetap mempertahankan klausa "bertanggung jawab mutlak". Kedudukan doktrin  tidak terhapus melainkan mengalamai pergeseran jaminan pembuktian ke Penjelasan Pasal 88, Pasal 501 PP No. 22 Tahun 2021, serta Pasal 38–40 PERMA No. 1 Tahun 2023. Kedua, amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara PT JJP merumuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga perkara ini merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban hibrida ketimbang  murni. Lonjakan nilai ganti rugi dan pemulihan dari Rp29,5 miliar (PN) menjadi Rp491 miliar (PT) lebih dipengaruhi oleh koreksi penetapan luas kriteria kerusakan lahan gambut (dari 120 ha menjadi 1.000 ha) dan valuasi ekologis ketimbang ketegasan reorientasi doktrin. Ketiga, efektivitas perlindungan hukum lingkungan masih bersifat parsial akibat hambatan eksekusi putusan yang berlarut-larut serta ketiadaan alokasi langsung dana pemulihan bagi masyarakat terdampak. Penelitian ini merekomendasikan pemisahan eksplisit posita gugatan, penetapan protokol pembuktian ilmiah berbasis kausalitas ekologis, dan pembenahan tata kelola dana pemulihan lingkungan.