Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Reza Muhammad Akbar*,
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIA GUNA PEMENUHAN SYARAT CONCURSUS CREDITORIUM DALAM KEPAILITAN Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Reza Muhammad Akbar*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.754 KB)

Abstract

Bank Indonesia selaku bank sentral dalam mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Debitur (SID) guna pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur (SID) selain untuk pemenuhan syarat concursus creditorium dalam kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Informasi Debitur (SID) melalui Laporan Debitur yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dapat digunakan Pelapor lain dengan mengajukan permintaan informasi debitur untuk menganalisa kelayakan calon debitur yang akan memperoleh fasilitas Penyediaan Dana. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur selain untuk keperluan Pelapor yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa denda dan sanksi administratif berupa teguran oleh Bank Indonesia sedangkan untuk pengajuan permohonan pailit tidak dapat dikenakan sanksi apapun.
Co-Authors