<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum talak elektronik di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak finansial istri dalam perspektif pendekatan sistem maqāṣid al-sharī‘ah jasser auda. Ruang lingkup kajian difokuskan pada dekonstruksi dualisme hukum antara fikih klasik dan hukum positif di indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan istri dari ketidakpastian status hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) melalui pendekatan yuridis-normatif dan filosofis-hukum islam. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara deduktif menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui pendekatan hermeneutika. Ruang lingkup kajian difokuskan pada dekonstruksi dualisme hukum antara fikih klasik dan hukum positif di indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan istri dari ketidakpastian status hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum talak elektronik di luar pengadilan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak finansial istri dalam perspektif pendekatan sistem maqasid al-shari‘ah Jasser Auda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) melalui pendekatan yuridis-normatif dan filosofis-hukum islam. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara deduktif menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui pendekatan hermeneutika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari prinsip kognisi Jasser Auda, Ketidakpastian hukum talak digital terjadi karena masyarakat menyamakan syariat yang absolut dengan fikih historis-tekstual. Talak elektronik luar pengadilan dinilai cacat karena dilakukan secara tertutup dan sepihak, sehingga memicu status istri gantung (mu’allaqah) yang melanggar pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 115 KHI. Selain itu, talak digital mengakibatkan pengabaian nafkah iddah dan mut’ah karena putusan tersebut tidak bersifat eksekutabel di luar pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa praktik talak elektronik di luar pengadilan menimbulkan kemudaratan (dharar) nyata yang merusak tujuan syariat dalam melindungi jiwa, harta, dan keturunan pihak istri. Oleh karena itu, legalitas talak elektronik diintegrasikan ke dalam mekanisme transparan sidang pengadilan agama demi menjamin keadilan substantif.]]>
