Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tindak Pidana Cyberbullying Pada Kalangan Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia Bima Xena Santoso; Juniati Harahap; Nurul Fathni; Aulia Nurul Huda; Hidayat
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2026): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/cendekia.v4i4.322

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan meluasnya penggunaan media sosial di kalangan remaja telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai cyberbullying. Artikel ini bertujuan menganalisis fenomena cyberbullying di kalangan remaja pengguna media sosial dari perspektif kriminologi, dengan menelaah bentuk, faktor penyebab, dampak, serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan kriminologis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying dapat dijelaskan melalui beberapa teori kriminologi, yaitu Routine Activity Theory, Social Learning Theory, General Strain Theory, Online Disinhibition Effect, dan Space Transition Theory, yang masing-masing menyoroti aspek kesempatan, peniruan perilaku, tekanan psikologis, hilangnya hambatan moral, serta perubahan karakter individu ketika berpindah ke ruang siber. Faktor penyebab cyberbullying bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, keluarga, lingkungan pergaulan, karakteristik platform digital, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak yang ditimbulkan bagi korban bersifat serius dan mencakup aspek psikologis, sosial, maupun akademik. Penanggulangan cyberbullying memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan upaya preventif berupa literasi digital dan penguatan pendidikan karakter, dengan upaya represif melalui optimalisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Anak yang berorientasi pada keadilan restoratif bagi pelaku anak.