Kehilangan pekerjaan dapat mengurangi kemampuan suami memenuhi nafkah, tetapi tidak selalu berarti tidak mampu. Sebaliknya, bekerja belum menjamin kebutuhan keluarga terpenuhi. Persoalan timbul ketika keadaan ekonomi langsung digunakan untuk menentukan kelalaian suami, kewajiban istri, atau kelanjutan perkawinan. Penelitian ini menguji ukuran kemampuan nafkah dan batas kerja sama ekonomi pasangan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan fikih, dan konsep ekonomi rumah tangga. Analisis mempertemukan fikih mu‘sir, maqāṣid keluarga Ibn ‘Asyur, pendekatan sistem Auda, alokasi waktu Becker, serta pemikiran Sen tentang kerja sama dan konflik kepentingan dalam keluarga. Kemampuan harus dinilai dari sumber daya yang dapat digunakan dan kecukupannya bagi kebutuhan dasar, sedangkan kelalaian diperiksa melalui tindakan serta hambatan yang terbukti. Empat kuadran pekerjaan dan kecukupan sumber daya menunjukkan bahwa pengangguran tidak identik dengan ketidakmampuan maupun kesalahan. Keringanan bagi suami yang mengalami kesulitan tidak menghapus perlindungan istri dan anak. Nafkah kolaboratif dapat ditempuh dengan pembagian biaya dan pengasuhan yang adil, disertai penentuan sumber harta, dasar penggantian, serta peninjauan ketika keadaan berubah. Presumsi penggantian diusulkan setelah dana pribadi, kebutuhan dasar, dan kekurangan pemenuhan oleh suami terbukti, dengan kesempatan membantah. Rekonstruksi ini mempertahankan kewajiban nafkah sekaligus mencegah pemindahan seluruh risiko ekonomi kepada istri atas nama ketahanan keluarga.