<![CDATA[Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk perizinan pemakaian tanah yang pengaturannya perlu dikaji dari aspek kepastian hukum. Berlakunya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah, yang mencabut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021, menjadi dasar untuk menelaah perubahan pengaturan IPT serta implikasinya terhadap kedudukan hukum pemegang izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan IPT setelah berlakunya peraturan tersebut, mengkaji kepastian hukum bagi pemegang IPT, serta menilai kesesuaian pengaturannya dengan hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali tersebut mengatur pelayanan IPT secara rinci, mulai dari peresmian, pemutihan, perpanjangan, hingga pencabutan, dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Surabaya Single Window, serta menjamin keberlakuan IPT yang terbit sebelumnya sampai masa berlakunya berakhir. Meskipun demikian, kedudukan pemegang IPT tetap terbatas karena IPT hanya berupa izin dan bukan hak atas tanah, sehingga dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hukum agraria nasional sepanjang IPT tidak dipahami sebagai pemberian hak atas tanah.]]>
