<![CDATA[Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten Sidoarjo, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 mencatat 42,489 km jalan dalam kondisi tidak mantap, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 445 titik kerusakan jalan yang penanganannya dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemeliharaan jalan dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengkaji kriteria pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kerusakan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jalan, lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan penanganan jalan, bukan sebagai data lapangan hasil wawancara atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau memberikan tanda/rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Kerusakan jalan tidak serta-merta membuktikan kelalaian pemerintah. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan kewenangan atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, kecukupan respons termasuk tindakan pengamanan sementara, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut.]]>
