Idrus L.
Pendidikan Agama Islam , Tarbiyah, IAIN Bone, Bone, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

DIALEKTIKA KEADILAN DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS HISTORIS KEPEMIMPINAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (656-661 M) Mentari Alfidiani; Andi Mutmainna; Idrus L.
An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan) Vol. 5 No. 6: November 2026
Publisher : Najah Bestari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika tata kelola pemerintahan Islam serta pergolakan politik internal secara komprehensif dimensi biografis, transisi legitimasi politik, instrumen kebijakan administratif, serta eskalasi konflik fundamental. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka  (library research), dengan sumber data berupa literatur historiografi Islam klasik dan tinjauan artikel ilmiah terkini. Hasil kajian mengindikasikan bahwa suksesi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat pada 35 H/656 M melalui  transisi kekuasaan yang kontroversial pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Kebijakan radikal Ali yang diimplementasikan meliputi pembenahan tata kelola administratif, optimalisasi distribusi Baitul Mal, pengetatan pengawasan aparatur negara, hingga peletakan fondasi keilmuan Nahwu demi menjaga otentisitas linguistik Arab, serta bertujuan membersihkan praktik nepotisme era sebelumnya. Kendati demikian, langkah progresif tersebut justru mengusik kenyamanan kubu oligarki Quraisy lama (Bani Umayyah) yang kehilangan hak istimewa ekonomi dan politik mereka, sehingga terjdi konflik besar, yakni Perang Jamal, Perang Siffin, arbitrase Tahkim, hingga Perang Nahrawan.  Analisis ini menyimpulkan bahwa kegagalan konsolidasi kekuasaan Ali bukan disebabkan oleh kelemahan personal, melainkan benturan keras antara idealisme reformasi birokrasi melawan arus balik kepentingan oligarki lama. Secara substantif, fase kepemimpinan ini merefleksikan pentingnya keadilan distributif, akuntabilitas moral, kearifan kepemimpinan, serta kohesi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.