Habbi Firlana
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Konstruksi Integritas dan Dilema Etis Pegawai Keimigrasian dalam Penegakan Kode Etik Organisasi Budy Mulyawan; Habbi Firlana
Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (September - Oktober 2026)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jimt.v8i1.10022

Abstract

Integritas pegawai layanan keimigrasian diuji paling keras di titik kontak dengan pemohon, tempat aturan formal berhadapan dengan permintaan percepatan dan permintaan tolong dari lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pegawai pelaksana keimigrasian mengonstruksi makna integritas, mengenali dan menyelesaikan dilema etis, serta bagaimana sistem integritas organisasi dan kesesuaian nilai individu organisasi membentuk penegakan kode etik. Penelitian kualitatif eksploratif dengan desain studi kasus komparatif ini menganalisis transkrip wawancara mendalam dengan dua petugas pelaksana izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Analisis tematik deduktif induktif memakai Four Component Model, konsep integritas dan sistem integritas, serta person organization fit. Hasilnya menunjukkan bahwa integritas dikonstruksi sebagai kepatuhan pada peraturan yang dilunakkan orientasi kemanusiaan dan sebagai kepatuhan prosedural hierarkis berlandaskan nilai BerAKHLAK. Dilema diselesaikan lewat aturan batas dengan keputusan substantif tentang kelayakan pemohon tidak boleh disentuh, sedangkan urutan layanan dapat dinegosiasikan bila alasan jelas. Sensitivitas moral kuat pada dimensi legalitas, tetapi dimensi keadilan bagi pemohon lain tidak muncul dalam tuturan. Sistem integritas bercorak kepatuhan, ditopang kontrol sosial horizontal. Penelitian merekomendasikan pedoman diskresi operasional, pembelajaran etika berbasis kasus, dan kanal konsultasi etik.