Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan buruh merupakan pola kerja sama yang telah lama berjalan di berbagai wilayah pesisir Indonesia, termasuk di Desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Dalam praktiknya, pembagian hasil tangkapan tersebut lebih banyak bersandar pada kebiasaan dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, sementara pemahaman terhadap akad syariah yang melandasinya, khususnya akad mudharabah, masih terbatas di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme praktik bagi hasil, menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad mudharabah, serta merumuskan sebuah skema akad yang mengakomodasi praktik nyata di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dihimpun melalui wawancara mendalam bersama pemilik kapal dan nelayan buruh, observasi lapangan, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hasil di Desa Kalibuntu dilaksanakan dengan nisbah 40% untuk pemilik kapal dan 60% untuk nelayan buruh setelah dikurangi biaya operasional, serta dijalankan atas dasar kerelaan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab yang proporsional terhadap risiko masing-masing pihak. Secara substansi, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar rukun dan prinsip akad mudharabah, namun belum disertai perjanjian tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan skema akad mudharabah yang memadukan praktik lokal dengan ketentuan syariah, mencakup penegasan para pihak, objek akad, nisbah, mekanisme perhitungan hasil, pembagian risiko, serta dokumentasi tertulis sebagai penyempurna keabsahan akad.