This study examines the legal defects arising from the preferential allocation of Special Mining Business Permit Areas (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus or WIUPK) to business entities owned by religious mass organizations in Indonesia. The issue emerged following Government Regulation No. 25 of 2024, which introduced a priority mechanism for allocating mining areas to such entities. This study evaluates the policy’s conformity with the 1945 Constitution, mining legislation, environmental protection laws, and the legal framework governing mass organizations. It employs a socio-legal method supported by statutory and conceptual approaches and a literature review. The analysis focuses on legal certainty, ecological justice, transparency, and sustainable mining governance. The findings reveal potential normative inconsistencies concerning regulatory coherence, equitable access to natural resources, and accountability. The non-competitive allocation mechanism may undermine transparency and create unequal access to mineral resources. Furthermore, inadequate technical and managerial capacity may exacerbate environmental risks without effective licensing requirements, supervision, and accountability mechanisms. This study argues that regulatory harmonization and a comprehensive review of the WIUPK allocation framework are necessary to ensure constitutional compliance, legal certainty, ecological justice, and accountable mining governance. Abstrak Penelitian ini menganalisis cacat hukum dalam pemberian kewenangan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memperoleh prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia. Persoalan ini mengemuka setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang membuka peluang bagi badan usaha milik ormas keagamaan untuk memperoleh wilayah izin usaha pertambangan melalui mekanisme prioritas. Penelitian ini bertujuan menguji kesesuaian pengaturan tersebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta organisasi kemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan ekologis, transparansi, dan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian prioritas kepada badan usaha milik ormas menimbulkan persoalan hukum terkait konsistensi norma, kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, dan akuntabilitas pengelolaan pertambangan. Ketiadaan mekanisme seleksi yang kompetitif juga berpotensi mengurangi transparansi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam pemberian akses terhadap sumber daya mineral. Selain itu, keterbatasan kapasitas teknis dan manajerial dapat meningkatkan risiko lingkungan apabila tidak diimbangi dengan persyaratan perizinan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan evaluasi terhadap mekanisme pemberian prioritas WIUPK agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip konstitusional, kepastian hukum, keadilan ekologis, dan tata kelola pertambangan yang akuntabel serta berkelanjutan.