<![CDATA[Transformasi digital dan mandat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuntut pemerintah daerah memiliki tata kelola manajemen risiko Informasi dan Teknologi (I&T) yang terstruktur dan terukur. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas proses manajemen risiko I&T pada domain tata kelola strategis (EDM03) dan manajemen operasional (APO12) menggunakan kerangka COBIT 2019 di lingkungan Diskominfo Kabupaten Klungkung, serta menganalisis kesenjangan kapabilitas dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus evaluatif dengan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion (FGD) kepada enam narasumber kunci yang dipetakan menggunakan matriks RACI COBIT 2019, serta studi dokumentasi terhadap 28 artefak organisasi. Penilaian kapabilitas dilakukan menggunakan skala NPLF (Not Achieved, Partially Achieved, Largely Achieved, Fully Achieved). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa domain EDM03 telah mencapai level 2 (Managed), namun masih memerlukan penguatan pada standardisasi dan konsistensi pelaporan formal. Sebaliknya, domain APO12 masih berada pada level 1 (Performed), mencerminkan pelaksanaan aktivitas yang bersifat ad-hoc, minim dokumentasi SOP, serta ketiadaan Disaster Recovery Plan (DRP) dan Business Continuity Plan (BCP) yang terformalisasi. Analisis kesenjangan mengidentifikasi seluruh proses pada APO12 sebagai prioritas perbaikan tinggi (Gap = 2), sedangkan EDM03 berprioritas sedang (Gap = 1). Disimpulkan bahwa hambatan utama bukan pada kesadaran risiko, melainkan pada lemahnya legitimasi administratif, ketiadaan prosedur baku, dan rendahnya integrasi pelaporan antarunit. Rekomendasi difokuskan pada penyusunan SOP pengumpulan dan analisis risiko, standardisasi risk register, penetapan risk owner per bidang, serta formalisasi dokumen DRP/BCP guna meningkatkan kapabilitas tata kelola risiko secara berkelanjutan.]]>
