<![CDATA[Child rights protection in the Nias Islands continues to face challenges, including limited public understanding, restricted access to services, and suboptimal coordination in handling child-related cases. This study aims to examine the role of the Center for Child Studies and Protection (PKPA) in improving child rights protection in the Nias Islands, its programs, and the challenges and efforts involved in their implementation. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving four informants: a PKPA branch manager, a PKPA/Legal Aid Organization advocacy coordinator, and two community members. Data were analyzed using the interactive model of data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was established through source and technique triangulation. The findings indicate that PKPA contributes through education and socialization, legal and psychosocial assistance, advocacy, family and community capacity building, and cross-sectoral partnerships. Its programs include child rights education, child assistance, community empowerment, Child Forum mentoring, and protection network strengthening. Major challenges include limited personnel and funding, uneven child case-handling services, institutional coordination, and limited public awareness. PKPA addresses these challenges through stronger coordination, continuous education, expanded partnerships, and optimization of available resources. ABSTRAK Perlindungan hak anak di Kepulauan Nias masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan layanan, dan koordinasi penanganan kasus yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) dalam meningkatkan perlindungan hak anak di Kepulauan Nias, program yang dilaksanakan, serta kendala dan upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan yang terdiri atas pimpinan, koordinator advokasi PKPA/OBH, dan dua anggota masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPA berperan melalui edukasi dan sosialisasi, pendampingan hukum dan psikososial, advokasi, penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat, serta kemitraan lintas lembaga. Program tersebut mencakup edukasi hak anak, pendampingan anak, pemberdayaan masyarakat, pendampingan Forum Anak, dan penguatan jejaring perlindungan. Kendala utama meliputi keterbatasan personel dan pendanaan, layanan penanganan kasus yang belum merata, koordinasi kelembagaan, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Upaya dilakukan melalui penguatan koordinasi, edukasi berkelanjutan, perluasan kemitraan, dan optimalisasi sumber daya.]]>
