<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, khususnya mengenai penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data diperoleh dari peraturan perpajakan, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 bulanan karena penghitungan dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dan tarif efektif sesuai kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Namun, penerapan mekanisme ini menyebabkan jumlah pemotongan pajak dapat berbeda setiap bulan, terutama ketika pegawai menerima bonus, tunjangan hari raya (THR), atau penghasilan tambahan lainnya. Pada masa pajak terakhir, penghitungan dilakukan kembali berdasarkan penghasilan selama satu tahun dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kendala penerapannya meliputi ketepatan pencatatan data penghasilan, penyesuaian administrasi penggajian, pemahaman petugas, dan komunikasi kepada pegawai mengenai perubahan jumlah pemotongan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam administrasi perpajakan, pemeriksaan berkala, serta pemahaman yang memadai dari pemberi kerja dan pegawai agar pemotongan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.]]>
