Farhan Zikry
Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Potensi Koperasi Desa Merah Putih: Analisis Kelembagaan dalam Perspektif Ekonomi Syariah dan Pembangunan Nasional Farhan Zikry; Raeyan Kasvi; Oktavi Maulizar; Zikri Rahmat
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 3 No. 4 (2026): In Progress
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/vybgjm08

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa melalui penguatan kelembagaan koperasi. Penelitian ini menganalisis KDMP dalam perspektif kelembagaan, ekonomi syariah, dan pembangunan nasional dengan menempatkan koperasi sebagai institusi ekonomi kolektif yang memiliki logika internal, nilai, dan kapasitas adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-konseptual melalui analisis regulasi perkoperasian, kebijakan publik, serta literatur ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa koperasi secara historis dan konstitusional memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal. Prinsip-prinsip koperasi memiliki kesesuaian nilai dengan ekonomi syariah, namun rasionalitas ekonomi syariah tidak bekerja secara otomatis tanpa institusionalisasi melalui pengaturan hukum, penggunaan akad syariah, dan mekanisme pengawasan. Dalam kerangka pembangunan nasional, KDMP berpotensi memperkuat sirkulasi ekonomi lokal, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung ketahanan pangan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, risiko formalisasi akibat pendekatan top-down, serta potensi tumpang tindih dengan lembaga ekonomi desa lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan KDMP bergantung pada keseimbangan antara peran fasilitatif negara dan kemandirian koperasi berbasis partisipasi masyarakat