Natasha Manisah Ali
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kebijakan Publik dalam Mengelola Krisis Kesehatan Mental Generasi Z: Antara Tanggung Jawab Konstitusional Negara dan Stigma Sosial Destia Raningsih; Rachel Aleta Silviana; Natasha Manisah Ali; Jalil Hasan
Al Makki Health Informatics Journal Vol. 4 No. 2 (2026): Al Makki Health Informatics Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/pgqcwr69

Abstract

Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mencatat bahwa satu dari tiga remaja Indonesia (setara 15,5 juta jiwa) mengalami masalah kesehatan mental dalam dua belas bulan terakhir, sementara hanya 2,6 persen dari remaja tersebut yang mengakses layanan konseling atau kesehatan jiwa. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan publik Indonesia melalui tanggung jawab konstitusional negara atas kesehatan jiwa dan stigma sosial sebagai hambatan struktural implementasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan dukungan data sekunder epidemiologis, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis, menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia secara normatif telah memadai dalam merumuskan kewajiban negara atas kesehatan jiwa sebagai hak konstitusional, namun implementasinya timpang: kewajiban menghormati sebagian besar terpenuhi, kewajiban melindungi baru sebagian karena pemasungan masih terjadi, sementara kewajiban memenuhi belum dijalankan secara proporsional. Stigma menjadi salah satu faktor, di samping keterbatasan dana dan tenaga. Kebaruan artikel ini terletak pada fokus pada Generasi Z dan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan kerangka kewajiban generik negara. Artikel ini menyimpulkan bahwa penanganan krisis kesehatan mental Generasi Z memerlukan pergeseran paradigma kebijakan dari pendekatan yuridis-formal semata menuju pendekatan yang mengintegrasikan reformasi regulasi, pembiayaan publik yang dialokasikan khusus, dan intervensi sosial-budaya terhadap stigma.