Ruang Terbuka Hijau (RTH) MH Thamrin di Kabupaten Bojonegoro merupakan hasil penataan kawasan eks bantaran Sungai Bengawan Solo yang beralih fungsi dari permukiman tidak berizin menjadi ruang publik. Seiring waktu, kawasan ini juga ditumbuhi aktivitas ekonomi informal berupa pedagang dan pelaku usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aktivitas ekonomi informal tersebut terhadap arahan zonasi RTRW Kabupaten Bojonegoro, serta mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha mereka. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu hasil survei terhadap 30 masyarakat sekitar dan 30 pelaku usaha RTH MH Thamrin dari penelitian terdahulu, serta dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2041 dan SNI 03-1733-2004 tentang penyediaan RTH publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal di RTH MH Thamrin secara umum masih dapat ditoleransi selama tidak mengubah fungsi utama kawasan sebagai ruang terbuka hijau publik, namun keberadaannya belum diatur secara eksplisit dalam ketentuan zonasi. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap tata tertib kawasan tergolong sedang hingga tinggi, dan berbanding lurus dengan penerimaan masyarakat serta rendahnya konflik sosial. Namun demikian, keberlangsungan usaha masih rentan terhadap ketidakjelasan aturan penataan lapak dan potensi pembatasan jumlah pelaku usaha di masa depan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun ketentuan teknis penataan aktivitas ekonomi informal di dalam RTH sebagai pelengkap RTRW, agar fungsi ekologis dan fungsi ekonomi kawasan dapat berjalan beriringan secara berkelanjutan.