Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah cara profesi jasa keuangan mengolah data, melakukan pemeriksaan, menyusun dokumen, menilai risiko, dan menghasilkan pendapat profesional. Di pasar modal, perubahan tersebut memiliki arti khusus karena kualitas pekerjaan profesi penunjang pasar modal, dalam hal ini dibatasi pada konsultan hukum, notaris, akuntan publik, dan penilai, berhubungan langsung dengan kualitas informasi dan kepercayaan investor. AI berpeluang meningkatkan efisiensi, akurasi, konsistensi, dan kapasitas analitis, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kerahasiaan data, bias, halusinasi, ketertelusuran, independensi, kompetensi, pengendalian mutu, dan atribusi tanggung jawab apabila luaran AI digunakan dalam pendapat atau laporan profesional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan peraturan pasar modal, regulasi OJK, standar profesi, serta literatur mengenai AI dan profesi hukum, audit, dan valuasi. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu profesional, bukan pengganti tanggung jawab profesional. Optimalisasi AI dapat dilakukan pada fungsi yang repetitif, analitis, dan verifikatif, sedangkan keputusan profesional, penilaian akhir, independensi, dan penandatanganan pendapat tetap harus berada pada profesional yang bertanggung jawab. Tanggung jawab hukum dibangun berdasarkan prinsip akuntabilitas perorangan, kompetensi profesional, verifikasi yang wajar, kemampuan menjelaskan, jejak audit, tata kelola data, dan kontrol kualitas.