<![CDATA[Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kesehatan menghadirkan persoalan mengenai batas kewenangan pengaturan praktik dokter asing dan transfer data kesehatan lintas batas, khususnya ketika orientasi investasi dan diplomasi kesehatan berhadapan dengan kepastian hukum serta perlindungan pasien. Penelitian ini bertujuan menguji dasar kewenangan dan koherensi pengaturan kedua aspek tersebut serta merumuskan desain keterbukaan yang tetap menjamin akuntabilitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan resmi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum, sinkronisasi norma, dan analisis pembingkaian kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status khusus KEK tidak dengan sendirinya membenarkan penyimpangan dari kerangka hukum kesehatan dan pelindungan data pribadi. Persoalan regulasi perlu dibedakan antara konflik norma, kekosongan hukum, dan kebutuhan pengaturan teknis. Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi model conditional openness yang mengintegrasikan legalitas kewenangan, standar pelayanan yang dapat ditegakkan, tata kelola data yang akuntabel, serta pengawasan dan pemulihan bagi pasien. Model ini berkontribusi pada pengembangan koherensi regulasi KEK kesehatan dengan menempatkan keterbukaan investasi dalam batas perlindungan hukum pasien.]]>
