<![CDATA[Penyidikan tindak pidana narkotika menempatkan anggota Polri pada risiko hukum yang tinggi akibat kompleksitas kejahatan terorganisasi dan penggunaan teknik penyidikan khusus, seperti pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Dalam praktik, penyidik kerap berhadapan dengan gugatan perdata, laporan pidana, pengaduan etik, maupun praperadilan yang mempersoalkan keabsahan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Penelitian ini menganalisis bentuk, ruang lingkup, dan mekanisme perlindungan hukum penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika dengan menjadikan kewenangan sebagai fokus analisis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelusuri melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan konseptual. Analisis dibangun di atas empat kerangka teori, yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, teori perlindungan hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum, yang dipertemukan secara sintetik untuk menilai kesesuaian norma positif dengan kebutuhan perlindungan penyidik tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum penyidik terdiri atas dimensi preventif dan represif. Perlindungan preventif bersumber dari kewenangan atribusi menurut Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, dan Undang-Undang Narkotika, yang membentuk safe harbor yuridis. Perlindungan represif diwujudkan melalui alasan pembenar Pasal 50 dan 51 KUHP, bantuan hukum institusional, serta praperadilan. Kewenangan yang sah merupakan syarat konstitutif perlindungan; namun pengaturannya tersebar dan teknik penyidikan khusus belum memenuhi asas lex certa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyidik. Temuan ini menuntut harmonisasi regulasi dan pembentukan Peraturan Kepolisian khusus yang mengintegrasikan kewenangan, prosedur, dan bantuan hukum. Perlindungan penyidik harus dipahami bukan sebagai impunitas, melainkan konsekuensi negara hukum yang seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan akuntabilitas terhadap penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Berbeda dari studi terdahulu yang menempatkan anggota Polri sebagai objek pertanggungjawaban atau terbatas pada satu teknik penyidikan, penelitian ini menempatkan penyidik sebagai subjek perlindungan dan menawarkan kerangka baru: kewenangan atribusi sebagai syarat konstitutif perlindungan. Kebaruan terletak pada sintesis empat teori dan pemetaan defisit lex certa serta fragmentasi regulasi secara menyeluruh.]]>
