Jusuf Ardiputra Hadinoto
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Lippo Village

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Jenis Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 164 HIR Berdasarkan Putusan No.02/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST Rafail Oseli Munthe; Arthur Fang; Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak; Christian Darren Hillep Utomo; Zeno Cardenas Soerachmat; Jusuf Ardiputra Hadinoto; Aurrelia Yulia Shanra
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 5 No 03 (2026): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v5i03.4013

Abstract

Pembuktian adalah bagian yang sangat penting dalam perkara perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu hubungan hukum benar-benar terjadi. Pasal 164 HIR mengatur lima alat bukti yang bisa dipakai di pengadilan, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana alat bukti tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam Putusan Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan aturan Pasal 164 HIR dengan pendapat para ahli serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas actor incumbit probatio, yaitu pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, sehingga gugatan penggugat ditolak karena tidak didukung alat bukti yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa bukti yang relevan, dalil yang sebenarnya mungkin benar tetap tidak dapat diterima di pengadilan. Kebaruan penelitian ini adalah menghubungkan teori pembuktian dalam HIR dengan contoh penerapannya pada perkara hubungan industrial. Implikasinya, penelitian ini menegaskan pentingnya strategi pembuktian yang baik bagi pihak yang berperkara agar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan gugatan.