Achmad Fawwaz Asyraf
Universitas Negeri Surabaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MODEL CLINICAL LEGAL EDUCATION DALAM REKAYASA SOSIAL-HUKUM TATA KELOLA DIGITALISASI JDIH KELURAHAN YANG BERKELANJUTAN Muh. Ali Masnun; Achmad Fawwaz Asyraf; Maalikatussofa; Purwaning Rahayu Sisworini
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kelurahan Tinap menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan kapasitas implementasi, yang ditandai oleh belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan kapasitas teknis aparatur, kendala sarana digital, dan dominannya pengarsipan berbasis kertas. Penelitian ini bertujuan menganalisis digitalisasi produk hukum melalui pendekatan socio-legal dan model Clinical Legal Education (CLE), serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penguatan pengelolaan JDIH. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep CLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CLE dapat menjembatani kesenjangan antara law on the books dan law in action melalui identifikasi masalah, pendampingan teknis, dan praktik learning by doing. Pada 2026, sebanyak 18 Surat Keputusan Lurah telah diaudit, dialihmediakan, dan diunggah ke portal JDIH Kelurahan Tinap. Intervensi ini memberikan pengalaman praktis kepada aparatur dalam pengelolaan dokumen hukum digital serta menghasilkan draf SOP JDIH sebagai langkah awal pembentukan tata kerja yang terstandar. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan JDIH tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, dukungan sarana digital, dan mekanisme kerja yang terstandar. Keberlanjutannya memerlukan penguatan regulasi internal, koordinasi teknis, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat.