Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi SATUSEHAT merupakan kewajiban bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022, namun observasi awal menunjukkan capaian pelaporan di Puskesmas Kota Palembang baru sebesar 44%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pelaporan RME SATUSEHAT dan faktor-faktor yang berhubungan di Puskesmas Kota Palembang tahun 2026 menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edwards III. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 April-8 Mei 2026 dengan desain penelitian adalah kuantitatif cross-sectional dengan teknik total sampling terhadap 42 penanggung jawab RME dari 42 Puskesmas. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas, serta data sekunder Dashboard SATUSEHAT, kemudian dianalisis secara univariat, bivariat (Chi-Square), dan multivariat (regresi logistik ganda metode Enter). Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar Puskesmas (66,7%) memiliki pelaporan RME SATUSEHAT dalam kategori kurang baik. Analisis bivariat menunjukkan hanya ketersediaan perangkat lunak (software) yang berhubungan signifikan dengan pelaporan RME (p=0,010; OR=11,00; 95% CI 2,366–51,242), sedangkan pelatihan, fitur RME, perangkat keras, motivasi, beban tugas, dukungan pimpinan, supervisi, SOP, dan komunikasi tidak menunjukkan hubungan signifikan (p>0,05). Analisis multivariat mengonfirmasi ketersediaan software sebagai prediktor paling dominan (p=0,014; OR=10,031; 95% CI 1,593–62,970) dengan Nagelkerke R² sebesar 36,8%. Disimpulkan bahwa keberhasilan pelaporan RME SATUSEHAT di Puskesmas Kota Palembang lebih ditentukan oleh kesiapan sumber daya teknologi dibandingkan faktor komunikasi, disposisi, atau struktur birokrasi. Dinas Kesehatan dan Puskesmas disarankan memprioritaskan optimalisasi perangkat lunak, jaringan internet, dan evaluasi vendor aplikasi RME secara berkala.