Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisa Dasar Hukum dan Keabsahan Perjanjian Asuransi di Indonesia Yulian Dwi Nurwanti; Adhi Nugraha; Ndaru Pamungkas
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.321

Abstract

Asuransi merupakan sarana atau metode yang digunakan orang, dan organisasi untuk mengalihkan risiko tertentu kepada perusahaan asuransi, kata risiko mengandung arti keraguan akan masa depan. Klaim asuransi tidak bisa semena-mena digunakan oleh seseorang meski sudah ada perjanjian di awal, semua harus jelas dan berlandaskan hukum maupun perjanjian di awal. Pada asuransi tradisional identik dengan asuransi berjangka, sedangkan asuransi modern yaitu asuransi jenis unit-link yang memadukan asuransi jiwa dengan investasi. Dengan diaturnya kejelasan suatu benda atau barang, maka perjanjian asuransi pasti dapat dikatakan sah dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, dan polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung yang jelas mengenai barang yang diasuransikan. Keabsahan suatu perjanjian asuransi tidak serta merta hanya dilihat pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata saja, namun dapat dilihat pada ketentuan pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa perjanjian asuransi itu sah, apalagi mengenai obyek yang diatur, maka peraturannya harus jelas Begitu pula dalam perjanjian asuransi, pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi, dan pihak tertanggung menerima polis asuransi sebagai bukti sahnya perjanjian tersebut dan ketentuan mengenai obyeknya sangat jelas.