<![CDATA[Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya reformasi administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Direktorat Jenderal Pajak menerapkan Coretax DJP sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Coretax DJP dalam reformasi administrasi publik, mengevaluasi efisiensi yang ditawarkan, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menganalisis implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (literature review). Data diperoleh dari artikel ilmiah, buku, regulasi, dan publikasi resmi yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax DJP memiliki potensi meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui integrasi data, otomatisasi proses bisnis, dan transparansi pencatatan. Sistem ini juga mendukung modernisasi pelayanan publik melalui penyederhanaan proses administrasi dan pengurangan kesalahan manual. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur digital, antarmuka yang rumit, rendahnya literasi digital sebagian wajib pajak, serta risiko keamanan dan privasi data. Kendala tersebut berpotensi menghambat ketepatan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan dan memengaruhi kepercayaan pengguna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Coretax DJP tidak hanya ditentukan oleh integrasi teknologi, tetapi juga oleh stabilitas sistem, kesiapan kelembagaan, perlindungan data, dan pendampingan pengguna secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan diperlukan agar tujuan reformasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal.]]>
