Transformasi digital dalam pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), khususnya KTP-el dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), berhadapan dengan dilema perubahan organisasi akibat masih kuatnya persistensi prosedur manual. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi literatur ini bertujuan untuk membedah akar penyebab keberlanjutan praktik manual di tengah arus modernisasi birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterikatan pada budaya kerja berbasis dokumen fisik (paper-based mentality), resistensi internal akibat kekhawatiran berkurangnya kewenangan, kesenjangan literasi digital SDM operasional, serta lemahnya digital leadership menjadi faktor utama yang menghambat efisiensi pelayanan. Ketersediaan jalur manual yang terus dipertahankan sebagai fallback option memicu duplikasi kerja dan membatasi pencapaian potensi penuh e-government. Untuk menjembatani dinamika ini, organisasi publik perlu menerapkan pendekatan ambidextrous organization melalui simplifikasi SOP, peningkatan kapasitas SDM yang inklusif, serta komitmen kepemimpinan transformasional dalam mengawal penghentian (decommissioning) prosedur konvensional secara bertahap.