<![CDATA[Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, sumber daya air, kegiatan ekonomi, dan keberlanjutan fiskal daerah. Kabupaten Gorontalo menghadapi ancaman banjir, kekeringan, dan variabilitas cuaca yang menuntut agar agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terintegrasi dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis persoalan penandaan anggaran perubahan iklim dalam APBD Kabupaten Gorontalo dan merumuskan alternatif kebijakan yang layak untuk memperkuat tata kelola Green APBD. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penentuan masalah prioritas menggunakan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG), sedangkan pemilihan alternatif kebijakan mengadaptasi kerangka Bardach melalui matriks berbobot. Hasil analisis USG menempatkan belum dilaksanakannya identifikasi dan penandaan anggaran program/kegiatan terkait perubahan iklim sebagai masalah prioritas dengan skor 15. Tiga alternatif yang dianalisis adalah penguatan regulasi dan kelembagaan Climate Budget Tagging (CBT), peningkatan kapasitas serta koordinasi lintas perangkat daerah, dan pengembangan sistem data serta evaluasi anggaran. Alternatif pertama memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,50, diikuti alternatif kedua sebesar 3,70 dan alternatif ketiga sebesar 3,20. Artikel merekomendasikan pelembagaan CBT dalam siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi APBD, didukung pelatihan teknis, validasi lintas perangkat daerah, serta indikator kinerja. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan keterlacakan anggaran, kualitas belanja, akuntabilitas, ketahanan iklim, dan konsistensi pembangunan rendah karbon.]]>
