Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Exploratory Dynamic Problems
Sigit Prabowo Sonbait
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : journal of exploratory dynamic problems

 1 
Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembatasan Penggunaan Gadget oleh Anak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak Cicilia Ndaomanu; Heryanto Amalo; Sigit Prabowo Sonbait
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), serta mengkaji kesesuaian kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak dalam peraturan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam PP Tunas tidak diatur secara langsung melalui ancaman pidana penjara maupun pidana denda, melainkan bersifat tidak langsung dan fungsional melalui pendekatan administratif dan preventif (non-penal), sedangkan pelanggaran serius terhadap anak di ruang digital tetap dijerat melalui ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lain. Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak pada dasarnya telah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan, antara lain cakupan penyelenggara sistem elektronik yang diawasi, anggapan bahwa pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan pemalsuan data usia saat verifikasi akun.
Co-Authors Cicilia Ndaomanu Heryanto Amalo