<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), serta mengkaji kesesuaian kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak dalam peraturan tersebut dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam PP Tunas tidak diatur secara langsung melalui ancaman pidana penjara maupun pidana denda, melainkan bersifat tidak langsung dan fungsional melalui pendekatan administratif dan preventif (non-penal), sedangkan pelanggaran serius terhadap anak di ruang digital tetap dijerat melalui ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lain. Kebijakan pembatasan penggunaan media sosial oleh anak pada dasarnya telah selaras dengan prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan, antara lain cakupan penyelenggara sistem elektronik yang diawasi, anggapan bahwa pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, dan pemalsuan data usia saat verifikasi akun.]]>
Copyrights © 2026
