<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam mengidentifikasi unsur kesalahan (mens rea) pada kurir narkotika serta implikasinya terhadap kepastian pertanggungjawaban pidana bagi tersangka yang terindikasi sebagai korban penyesatan. Latar belakang pengkajian dilandasi oleh ketimpangan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kerap memperlakukan kurir pada lapisan terbawah sindikat secara kaku (strict liability), sehingga mengabaikan prinsip asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld). Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan kasus, serta didukung data primer melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di BNNP Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme TAT ditempuh melalui sinergi Tim Medis dan Tim Hukum yang bermula dari permohonan penyidik maksimal 1x24 jam hingga penerbitan rekomendasi dalam jangka waktu 6 hari. Parameter penentuan mens rea didasarkan pada evaluasi sikap batin terhadap barang bawaan, analisis transaksional dan upah, peninjauan kondisi psikososial, serta penelusuran rekam jejak kriminalitas. Rekomendasi TAT berkedudukan sebagai instrumen pertimbangan profesional yang wajib diuji bersama alat bukti lain oleh penyidik, di mana ketiadaan kesadaran batiniah (mens rea) dapat menjadi landasan yuridis bagi penyidik untuk mengevaluasi konstruksi hukum hingga mengambil keputusan penghentian penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.]]>
