Jai Frandy S Gurukinayan
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN E-KTPBERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2001: Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST Jai Frandy S Gurukinayan; Janeman J. Lanawaang; Yolanda M. Salainti
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 1 (2026): Juni : Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i1.645

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.