Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Farhan Aditya
Al-Azhar University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) Dalam Perspektif Checks and Balances Pasca-Amandemen UUD 1945 Windi Yolanda Windi Yolanda; Ervina Sari Sipahutar; Nabila Amanda Kirana; Putri Sfina; Farhan Aditya; Dina Armia
Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jlp.v2i2.1206

Abstract

Amandemen UUD 1945 mengubah arsitektur ketatanegaraan Indonesia dari sistem vertikal-piramidal dengan supremasi parlemen menjadi horizontal-fungsional berdasarkan supremasi konstitusi. Pergeseran ini memperkuat prinsip checks and balances, namun juga memicu wilayah abu-abu (gray area) yang berpotensi melahirkan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Artikel ini menganalisis klasifikasi dan kedudukan ontologis lembaga negara pasca-amandemen, parameter yuridis subjektif dan objektif dalam perkara SKLN, serta implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas tata negara dengan fokus pada studi kasus sengketa hak audit keuangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berhasil menjalankan peran sebagai arbiter konstitusional melalui doktrin harmonisasi konstitusi (constitutional harmonization), yang menegaskan bahwa seluruh dana publik wajib diaudit demi akuntabilitas, tanpa mengintervensi independensi teknis yudisial. Kepatuhan konstitusional (constitutional obedience) dari setiap lembaga negara mutlak diperlukan demi menjaga keseimbangan kekuasaan horizontal.
Co-Authors Dina Armia Ervina Sari Sipahutar Nabila Amanda Kirana Putri Sfina Windi Yolanda Windi Yolanda