Indonesia's Free Nutritious Meal program (Makan Bergizi Gratis, MBG) is a welfare policy that intersects with social justice, food security, and state accountability. This article evaluates the MBG program through the lens of Christian public theology, focusing on its objectives, governance, and implementation risks. The study adopts a qualitative, library-based methodology, combining an integrative literature review, policy document analysis, and analysis of official secondary data from Indonesia's National Nutrition Agency (BGN) and Ministry of Finance. The data indicate a target of 82.9 million beneficiaries by 2026 and a realized budget of IDR 44 trillion out of an initial ceiling of IDR 335 trillion that was subsequently reduced to IDR 268 trillion amid hundreds of food-poisoning incidents and eight governance findings issued by the Corruption Eradication Commission (KPK). The article argues that the legitimacy of the MBG program hinges on six dimensions: telos (purpose), a preferential option for the vulnerable, food security, accountability, community participation, and nutrition education. Its novelty lies in filling the current absence of Christian public theology scholarship on the MBG program, offering an ethical-political evaluation model grounded in shalom and the preferential option for the vulnerable.AbstrakProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan kesejahteraan yang menyentuh keadilan sosial, keamanan pangan, dan akuntabilitas negara. Artikel ini mengevaluasi MBG melalui perspektif teologi publik Kristen, dengan fokus pada tujuan, tata kelola, dan risiko implementasi program. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, memadukan integrative literature review, analisis dokumen kebijakan, dan data sekunder resmi dari Badan Gizi Nasional serta Kementerian Keuangan. Data menunjukkan target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, realisasi anggaran Rp44 triliun dari pagu Rp335 triliun yang kemudian dipangkas menjadi Rp268 triliun, di tengah ratusan kejadian luar biasa keracunan pangan dan delapan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi soal lemahnya tata kelola. Artikel berargumen bahwa legitimasi MBG bergantung pada enam dimensi, telos, keberpihakan pada yang rentan, keamanan pangan, akuntabilitas, partisipasi komunitas, dan edukasi gizi. Kebaruannya terletak pada kekosongan kajian teologi publik Kristen atas MBG, yang diisi lewat model evaluasi etika-politik berbasis shalom dan preferential option for the vulnerable.Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis; teologi publik; keadilan sosial; tata kelola pangan; shalom