<![CDATA[Abstracts: The phenomenon of street buskers and subsequent local government policies are examined through the perspective of Jeremy Bentham’s utilitarian theory. The focus of this research is directed toward the actual practices of fulfilling family livelihoods, the relationship between the socio-economic realities of street buskers and the prevailing legal norms, as well as the utility of control and empowerment policies implemented by the local government. This research is an empirical legal study employing a juridical-sociological approach, conducted through in-depth interviews with four street buskers as primary informants and three government institutions to obtain information regarding local policies and relevant data. The data were analyzed using a descriptive-analytical method, emphasizing the relationship between empirical facts and the framework of family law, while utilizing Jeremy Bentham’s utilitarianism as an analytical tool to assess the utility of law and public policy. The findings indicate that street busking activities constitute a rational strategy for fulfilling family livelihoods amid limited access to formal employment. Although such activities provide direct economic benefits for families, street buskers do not receive adequate legal recognition and protection. Predominantly repressive control policies have not resulted in sustainable legal utility and have instead increased uncertainty regarding family livelihoods. Therefore, more contextual legal policies oriented toward the welfare of street busker families are required. Keywords: Role of Government, Street Buskers, Utilitarianism. Abstrak : Fenomena Pengamen jalanan ini dan kebijakan pemerintah daerah yang kemudian dikaji dalam perspektif teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Fokus penelitian diarahkan pada praktik nyata pemenuhan nafkah keluarga, relasi antara realitas sosial-ekonomi pengamen dengan norma hukum yang berlaku, serta kebermanfaatan kebijakan penertiban dan pemberdayaan yang diterapkan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan wawancara mendalam terhadap empat pengamen jalanan sebagai informan utama, dan tiga dari instansi pemerintah untuk mengetahui kebijakan daerah serta data-data yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara fakta lapangan dan kerangka hukum keluarga, serta menggunakan utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai alat analisis untuk menilai kebermanfaatan hukum dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas mengamen merupakan strategi pemenuhan nafkah keluarga yang dipilih secara rasional dalam kondisi keterbatasan akses kerja formal. Meskipun memberikan manfaat ekonomi langsung bagi keluarga, pengamen jalanan tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai. Kebijakan penertiban yang dominan belum menghasilkan kebermanfaatan hukum yang berkelanjutan dan justru meningkatkan ketidakpastian nafkah keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga pengamen jalanan. Kata kunci: Peran Pemerintah, Pengamen Jalanan, Utilitarianisme.]]>
