<![CDATA[Abstract : One of the state revenues is the tax sector. Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the sources of regional tax revenue that has an important role in supporting the financing of development and the implementation of local government. The optimization of PKB revenue does not only depend on tax collection policies, but also on the quality of service, ease of access, administrative transparency, the use of digital technology, and public awareness in fulfilling tax obligations. This article aims to analyze the service efforts of the One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) in Bengkulu Province in increasing public participation to pay motor vehicle taxes on time. The method used is a qualitative descriptive approach through literature studies by utilizing publications from the Central Statistics Agency (BPS), the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bengkulu Province, as well as relevant laws and regulations. BPS data shows that by 2025 there will be 1,320,711 units of motor vehicles inBengkulu Province, consisting of 1,128,153 motorcycles, 134,151 passenger cars, 995 buses, and 57,412 trucks. In addition, the Bengkulu Provincial Bapenda reported that the 2026 motor vehicle tax whitening program was utilized by 111,905 vehicles during the implementation period from May 1 to September 30, 2026. These findings show the importance of access to services and incentive policies in encouraging people to complete their tax obligations. Therefore, the optimization of SAMSAT services needs to be directed at strengthening digital services and pick-up balls, improving the quality of human resources, tax education, updating vehicle data, and evaluation based on performance indicators. Keywords: tax optimization, motor vehicle tax, public services, SAMSAT Bengkulu, taxpayer compliance. Abstrak: Salah satu pendapatan negara adalah sector pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi penerimaan PKB tidak hanya bergantung pada kebijakan pemungutan pajak, tetapi juga pada kualitas pelayanan, kemudahan akses, transparansi administrasi, pemanfaatan teknologi digital, dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Artikel ini bertujuan menganalisis upaya pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 1.320.711 unit kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu, terdiri atas 1.128.153 sepeda motor, 134.151 mobil penumpang, 995 bus, dan 57.412 truk. Selain itu, Bapenda Provinsi Bengkulu melaporkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 dimanfaatkan oleh 111.905 kendaraan selama periode pelaksanaan 1 Mei hingga 30 September 2026. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya akses pelayanan dan kebijakan insentif dalam mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, optimalisasi pelayanan SAMSAT perlu diarahkan pada penguatan pelayanan digital dan jemput bola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, edukasi perpajakan, pembaruan data kendaraan, serta evaluasi berbasis indikator kinerja. Kata kunci: optimalisasi pajak, pajak kendaraan bermotor, pelayanan publik, SAMSAT Bengkulu, kepatuhan wajib pajak. ]]>
