Pencemaran Sungai Ciliwung merupakan permasalahan lingkungan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas air, dan memengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai. Aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam upaya pengendalian pencemaran dan penyelesaian sengketa lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyelesaian sengketa melalui pendekatan restorative justice terhadap dugaan kontaminasi perairan Sungai Ciliwung akibat aktivitas masyarakat serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, buku, jurnal ilmiah, dan literatur terkait perlindungan lingkungan hidup serta keadilan restoratif yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa restorative justice berpotensi menjadi pendekatan pendukung dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui dialog, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran, dan pemulihan fungsi ekologis sungai. Penerapannya perlu memperhatikan kerugian lingkungan, kepentingan masyarakat terdampak, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan pemulihan. Namun, penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dibedakan dari penyelesaian tindak pidana lingkungan karena kesepakatan para pihak tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat mendukung penyelesaian sengketa pencemaran Sungai Ciliwung apabila diterapkan sesuai dengan hukum positif, mengutamakan pemulihan lingkungan, dan tetap menjamin perlindungan kepentingan publik.