<![CDATA[Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat ganti rugi, tetapi tidak menentukan prinsip tanggung gugat yang berlaku bagi Pengendali Data Pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara kewajiban akuntabilitas pengendali dan hak ganti rugi subjek data, serta merumuskan prinsip tanggung gugat yang dapat diterapkan dalam sengketa perdata pelindungan data pribadi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, disertai interpretasi futuristis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 yang telah diundangkan tetapi belum berlaku. Temuan atas hukum yang berlaku menunjukkan bahwa peraturan pemerintah tersebut mewajibkan pengendali membuktikan kepatuhannya, tetapi mengatur ganti rugi secara prosedural tanpa menentukan prinsip tanggung gugat dan pembagian beban pembuktian, sehingga subjek data tetap harus membuktikan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagai usulan, penulis membedakan dua prinsip, yaitu tanggung jawab mutlak untuk Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dengan alasan pembebas terbatas pada keadaan memaksa dalam arti sempit dan kesalahan subjek data, serta praduga selalu bertanggung jawab untuk pelanggaran lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian usulan dapat ditempuh melalui penafsiran hakim, sedangkan pembagian beban pembuktian memerlukan dasar undang-undang karena berada di luar kewenangan pengaturan Mahkamah Agung. Kontribusi penelitian ini adalah kerangka analisis untuk menilai gugatan ganti rugi data pribadi selama Lembaga Pelindungan Data Pribadi belum terbentuk.]]>
