<![CDATA[Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan regional yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan nasional cenderung menurun, kesenjangan antardaerah masih terlihat akibat perbedaan struktur ekonomi, pasar tenaga kerja, pembangunan manusia, dan kebijakan regional. Di Kalimantan, perbedaan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menarik perhatian. Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita tinggi dan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, tetapi tingkat kemiskinannya tetap lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu menghasilkan pengurangan kemiskinan yang merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemiskinan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama 2021–2025, membandingkan karakteristik kemiskinan berdasarkan indikator BPS, serta mengidentifikasi kesenjangan pembangunan yang memengaruhi perbedaan dinamika kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif kuantitatif dengan data sekunder BPS periode 2021–2025. Indikator yang dianalisis meliputi angka kemiskinan (P0), Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan. Analisis dilakukan melalui perbandingan tren dan statistik deskriptif. Kedua provinsi menunjukkan penurunan kemiskinan, tetapi Kalimantan Timur secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan distribusi pendapatan, kondisi pasar tenaga kerja, pembangunan manusia, dan struktur ekonomi. Pengentasan kemiskinan memerlukan pembangunan inklusif yang memperluas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan terpadu, meningkatkan modal manusia, mengurangi kesenjangan, serta menggunakan perencanaan berbasis bukti dan indikator kemiskinan multidimensional. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel kabupaten/kota dan analisis ekonometrik. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.]]>
