<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau terkait kedudukan seorang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang tidak tercatat, sementara permohonan pengesahan pernikahan kedua orang tuanya tidak dikabulkan. Kajian ini berangkat dari adanya keputusan yang menetapkan anak tersebut memiliki kedudukan yang diakui, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya belum memperoleh pengakuan dalam administrasi negara. Keadaan tersebut memunculkan persoalan karena pengakuan terhadap anak tidak disertai dengan pengakuan terhadap hubungan perkawinan orang tuanya, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan serta relevansinya dengan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan menguraikan alasan yang digunakan majelis dalam menetapkan kedudukan anak tersebut serta menelaahnya berdasarkan pertimbangan kemanfaatan yang berkembang dalam hukum Islam. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Data utama bersumber dari Penetapan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Min, sedangkan data pendukung diperoleh dari berbagai ketentuan hukum, literatur keislaman, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan. Seluruh data diolah melalui penelaahan kualitatif dengan pola pengkajian yang memadukan penarikan kesimpulan umum, pengamatan terhadap fakta khusus, dan perbandingan berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan pengesahan hubungan perkawinan dilakukan untuk menjaga keteraturan pencatatan perkawinan serta menghindari penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, pengakuan terhadap kedudukan anak didasarkan pada upaya menjaga hak-hak anak serta mewujudkan rasa keadilan yang lebih luas dengan merujuk pada berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak. Dari sudut pandang kemanfaatan hukum Islam, penetapan tersebut selaras dengan tujuan menjaga keberlanjutan keturunan dan kepastian kedudukan anak dalam kehidupan bermasyarakat.]]>
