<![CDATA[Terjadinya bencana alam di Nagari Ampek Koto Palembayan yang berdampak pada terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Kondisi tersebut menuntut adanya peran pemerintah dalam proses pemulihan kebutuhan pangan masyarakat pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Nagari Ampek Koto Palembayan dalam pemulihan kebutuhan pangan sembako masyarakat pascabencana serta menganalisisnya dalam perspektif ekonomi Islam.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berasal dari pihak Pemerintah Nagari Ampek Koto Palembayan, khususnya bagian Koordinasi Perencanaan Nagari. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Ampek Koto Palembayan memiliki peranan penting dalam pemulihan kebutuhan pangan masyarakat pascabencana sebagai koordinator, fasilitator, dan pengawas dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan. Pemerintah nagari menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, BPBD, relawan, perantau, dan donatur guna mempercepat proses pemulihan pascabencana. Penyaluran bantuan sembako dilakukan melalui pendataan masyarakat terdampak serta distribusi bantuan melalui posko nagari agar bantuan dapat disalurkan secara adil, merata, dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah nagari juga melaksanakan program pemulihan ekonomi masyarakat melalui pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), perbaikan saluran irigasi, pembangunan jalan usaha tani, serta rencana bantuan UMKM bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah nagari masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rusaknya akses jalan, dan keterlambatan distribusi bantuan. Namun, kendala tersebut tetap diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi, kegiatan gotong royong, pemberdayaan relawan, dan perbaikan infrastruktur. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan pemerintah nagari telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan (maslahah), dan nilai ta’awun atau tolong-menolong. Selain itu, kebijakan tersebut juga sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz an-nafs dan hifz al-mal melalui pemenuhan kebutuhan pangan serta program pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.]]>
