<![CDATA[Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (BPU) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Namun, tingkat kepesertaan BPU di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta kondisi ekonomi pekerja yang tidak stabil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal program BPJS Ketenagakerjaan bagi BPU menggunakan analisis SWOT, merumuskan strategi pengembangan yang tepat, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pimpinan dan petugas BPJS Ketenagakerjaan, peserta BPU, serta pemerintah daerah. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lima Puluh Kota memiliki kekuatan berupa dasar hukum yang kuat, iuran yang terjangkau, pelayanan yang cepat, inovasi digital melalui aplikasi JMO, serta dukungan pemerintah. Kelemahan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya jangkauan sosialisasi. Peluang yang dimiliki antara lain besarnya jumlah pekerja sektor informal, dukungan pemerintah daerah, kerja sama dengan pemerintah nagari, serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, ancaman berasal dari ketidakstabilan pendapatan pekerja informal, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial, dan persaingan dengan produk perlindungan lainnya. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang direkomendasikan adalah memaksimalkan sosialisasi, memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan Agen PERISAI, serta mengoptimalkan layanan digital untuk meningkatkan kepesertaan BPU. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam yang menekankan keadilan, perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), dan tanggung jawab sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.]]>
