Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Desa Suka Makmur dalam menanggulangi tingkat kemiskinan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok tani, pelaku usaha mikro, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, yaitu penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan kelompok tani, pengembangan usaha mikro, pembangunan infrastruktur desa, dan pemanfaatan Dana Desa. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh keterbatasan akses jalan, anggaran, partisipasi masyarakat, dan kewenangan pemerintah desa. Dalam perspektif ekonomi Islam, upaya tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract
This study aims to analyze the efforts of the Suka Makmur Village Government in reducing poverty and to identify the challenges encountered from the perspective of Islamic economics. This research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), farmer groups, micro-enterprise actors, and community members. Data were analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the village government has implemented various poverty reduction programs, including social assistance distribution, farmer group empowerment, micro-enterprise development, village infrastructure improvement, and the utilization of Village Funds. However, the effectiveness of these programs is constrained by limited road access, budget limitations, low community participation, and limited village authority. From the perspective of Islamic economics, these efforts reflect the principles of justice, public welfare (maslahah), and government responsibility in achieving social welfare. Stronger collaboration among stakeholders is needed to ensure sustainable poverty alleviation.